Cukup sulit berpegang pada angka-angka berapa banyak jumlah Muslim di Myanmar (dulu Burma, atau Pyidaungsu dalam bahasa lokal). Data tahun 2007, jumlah Muslim sekitar 10% daro 48 juta warga negaraatau sekitar 5-6 juta orang.
Islam merupakan agama terbesar ke-2 setelah Buddha. Bahkan Human Right Watch (HRW) pada laporan 2002 menengarai jumlah Muslim di Myanmar mencapai 20 persen.
Angka ini juga dikemukakan Religious Freedom Report pada 2006. Sedangkan Asosiasi Muslim Myanmar (BMA) melalui ketuanya, U Kyaw Zwa menyatakan kepada Suara Hidayatullah, angka moderatnya sekitar 15 persen. Di kota-kota utama negara itu seperti Yangon, Mandalay, Pathein, Sittwe, dan Pegu, cukup mudah ditemukan masjid atau madrasah.
Perihal angka yang tidak jelas ini bermula dari diskriminasi yang dialami mereka yang mengaku Muslim. Dalam mengurus KTP dan surat keterangan lain, yang paling mudah bila mengaku beragama Buddha.
Yang Muslim masih harus menjawab banyak pertanyaan. Tanpa KTP semua urusan menjadi rumit, dan mustahil dapat bebas bepergian ke kota lain.
Pemerintah Myanmar yang telah beberapa kali berganti rezim tidak mau menyebut mereka sebagai Muslim Myanmar, tapi cenderung mengklasifikasi sebagai keturunan India atau Kala, keturunan Pakistan, dan keturunan Melayu. Sebutan itu selanjutnya meminggirkan status mereka sebagai warga negara. Padahal sejarah mengakui, mereka telah hadir di Burma lebih 1.000 tahun lalu. Janganlah membayangkan situasi mudah, bebas, semua bisa protes atau menuntut bila tidak puas.
Rezim militer yang berkuasa sejak 1998 ini sangat represif, menumbuhkan ketakutan bagi rakyat. Salah seorang narasumber Suara Hidayatullah di kota Yangon harus menanyakan berbagai hal sebelum bersedia menjawab pertanyaan via telepon. Ia juga menolak memberi tahu nomor telepon genggam dan nomor kontak lainnya. “Kami harus menjaga segala sesuatu saat ini,” kata ibu rumah tangga yang tidak bersedia disebut namanya.
Genosida
Kisah paling memilukan yang menimpa umat Islam di Myanmar belum lama ini adalah pembersihan etnis (genosida) di Negara Bagian Arakan (Rakhine) di pantai barat dekat perbatasan Bangladesh, sekitar tahun 1197. Kaum Muslim –biasa disebut etnis Arakan atau Rohingya-- menjadi mayoritas di beberapa lokasi.
Namun karena kultur dan bahasa mereka sama dengan penduduk negara tetangga, maka pemerintah menganggapnya sebagai pendatang haram dari Bangladesh. Dengan alasan mengatasi pemberontakan, militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran selama beberapa tahun. Akhirnya, memang banyak sekali Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh atau Thailand, hidup sebagai pengungsi.
Tidak dipungkiri, keinginan merdeka masih menyala di beberapa negara bagian Myanmar, sekalipun menurut Kyaw Zwa tidaklah seserius yang diberitakan. Kampanye ‘Free Rohingya’ masih berjalan di internet sampai sekarang, dimotori kalangan intelektual Muslim di luar negeri.
Meski etnis lain juga menuntut merdeka seperti Kristen Karen dan Chin, perlakuan terhadap Muslim Rohingya adalah yang paling mengenaskan. “Tuntutan rakyat Rohingya sebenarnya sekedar mencari hak hidup layak dan keterwakilan yang memadai secara politik dan etnis,” kata Zwa.
Kondisi abnormal di Myanmar mulai serius sejak Jenderal Ne Win berkuasa pada 1962. Padahal kaum Muslimin termasuk kelompok yang berjuang merebut kemerdekaan. Beberapa tokoh Muslim juga dikenal sebagai pahlawan, seperti Abdul Razak (U Razak) yang aktif sejak mahasiswa. U Razak yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada kabinet persiapan kemerdekaan ini merupakan salah seorang dari beberapa tokoh yang ditembak mati oleh perusuh. Peristiwa itu selanjutnya diperingati setiap tahun sebagai hari Pahlawan.
Kini merupakan saat sulit bagi umat Islam untuk bersikap. Junta militer masih sangat kuat, meski menghadapi tekanan internasional. National League for Democracy (LND) yang memenangkan 392 dan 485 kursi parlemen pada pemilu 1990 pun hingga kini tidak dapat berkuasa, bahkan parlemennya belum pernah bersidang, dan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi masih ditahan.
Democratic Voice of Burma (DVB) melaporkan, pasca gelombang demonstrasi, 100-an aktivis Muslim ditangkap, sebagian besar tidak jelas nasibnya. Tujuh orang di antaranya yang diberitakan memberikan minum kepada para biksu dan tertayang melalui video clip dipukuli tentara secara brutal.
DVB juga melaporkan kalangan Muslim yang menyumbangkan hand phone untuk komunikasi para demonstran, dan beberapa pemilik mobil yang menghalangi laju truk-truk tentara.
Minoritas vs Mayoritas
Protes terhadap junta mungkin dapat meningkatkan hubungan baik kalangan Muslim dengan Buddhist, namun masih meragukan untuk jangka yang lebih lama. Masalahnya, pada kenyataannya selama ini Muslim Myanmar bukan hanya berhadapan dengan rezim otoriter, tapi juga tekanan dari lingkungannya yang dimotori bara biarawan.
HRW mencatat, pasca terjadinya perstiwa 911, menyusul kabar dibakarnya sebuah pagoda di Afghanistan, terjadi penjarahan terhadap rumah-rumah, toko-toko, dan masjid-masjid milik umat Islam di kota Pegu, Taunggyi, dan Sittwe. Amuk massa itu biasa disebut kala Burma adigayone yang berarti pertikaian Muslim-Buddhist, yang tercatat telah 5 kali terjadi sejak 2001.
BMA dalam laporannya di hadapan Parlemen Inggris (2007) menyampaikan hancurnya lebih 1.000 rumah kaum Muslimin, dan robohnya 30 masjid di berbagai lokasi akibat kekerasan massal.
Dalam kontak email dengan Hidayatullah.com, U Kyaw Zwa pernah menyatakan, hubungan yang tidak harmonis itu sengaja dipelihara oleh militer dan digunakan sebagai kambing hitam atas berbagai persoalan yang sebenarnya dilakukan oleh militer sendiri.
“Kami sungguh percaya bahwa perlawanan anti-junta ini dapat menurunkan tingkat permusuhan Muslim-Buddhist,” tulis Zwa yang memilih tinggal di London, Inggris.
Sentimen anti-Islam juga didorong terus bertambahnya jumlah Muslim melalui perkawinan, yang biasanya didahului pengislaman calon pengantin.
Perkawinan antar suku adalah hal biasa di Myanmar, termasuk dengan suku keturunan Cina. Tapi seseorang yang menikah dengan Muslim seakan kehilangan identitas suku karena Muslim di Myanmar tidak diwakili suatu suku pun.
Sebagaimana diketahui, Myanmar dibentuk oleh 7 negara bagian yang mewakili etnis, ditambah 7 kota, sehingga pada benderanya tercantum 14 bintang. Di semua suku itu terdapat Muslim dan pada sebagian terdapat Kristen.
Bagaimana nasib kaum Muslim setelah peristiwa kelabu Senin (11/6/2012) di ibukota Sittwe ini? Belum bisa diramalkan.
Hanya saja, melalui grup media ini, Zwa pernah menitipkan harapan agar persoalan diskriminasi Muslim di Myanmar yang terus diangkat agar menjadi perhatian Muslim Indonesia.*/BM Wibowo
Red: Cholis Akbar
Islam merupakan agama terbesar ke-2 setelah Buddha. Bahkan Human Right Watch (HRW) pada laporan 2002 menengarai jumlah Muslim di Myanmar mencapai 20 persen.
Angka ini juga dikemukakan Religious Freedom Report pada 2006. Sedangkan Asosiasi Muslim Myanmar (BMA) melalui ketuanya, U Kyaw Zwa menyatakan kepada Suara Hidayatullah, angka moderatnya sekitar 15 persen. Di kota-kota utama negara itu seperti Yangon, Mandalay, Pathein, Sittwe, dan Pegu, cukup mudah ditemukan masjid atau madrasah.
Perihal angka yang tidak jelas ini bermula dari diskriminasi yang dialami mereka yang mengaku Muslim. Dalam mengurus KTP dan surat keterangan lain, yang paling mudah bila mengaku beragama Buddha.
Yang Muslim masih harus menjawab banyak pertanyaan. Tanpa KTP semua urusan menjadi rumit, dan mustahil dapat bebas bepergian ke kota lain.
Pemerintah Myanmar yang telah beberapa kali berganti rezim tidak mau menyebut mereka sebagai Muslim Myanmar, tapi cenderung mengklasifikasi sebagai keturunan India atau Kala, keturunan Pakistan, dan keturunan Melayu. Sebutan itu selanjutnya meminggirkan status mereka sebagai warga negara. Padahal sejarah mengakui, mereka telah hadir di Burma lebih 1.000 tahun lalu. Janganlah membayangkan situasi mudah, bebas, semua bisa protes atau menuntut bila tidak puas.
Rezim militer yang berkuasa sejak 1998 ini sangat represif, menumbuhkan ketakutan bagi rakyat. Salah seorang narasumber Suara Hidayatullah di kota Yangon harus menanyakan berbagai hal sebelum bersedia menjawab pertanyaan via telepon. Ia juga menolak memberi tahu nomor telepon genggam dan nomor kontak lainnya. “Kami harus menjaga segala sesuatu saat ini,” kata ibu rumah tangga yang tidak bersedia disebut namanya.
Genosida
Kisah paling memilukan yang menimpa umat Islam di Myanmar belum lama ini adalah pembersihan etnis (genosida) di Negara Bagian Arakan (Rakhine) di pantai barat dekat perbatasan Bangladesh, sekitar tahun 1197. Kaum Muslim –biasa disebut etnis Arakan atau Rohingya-- menjadi mayoritas di beberapa lokasi.
Namun karena kultur dan bahasa mereka sama dengan penduduk negara tetangga, maka pemerintah menganggapnya sebagai pendatang haram dari Bangladesh. Dengan alasan mengatasi pemberontakan, militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran selama beberapa tahun. Akhirnya, memang banyak sekali Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh atau Thailand, hidup sebagai pengungsi.
Tidak dipungkiri, keinginan merdeka masih menyala di beberapa negara bagian Myanmar, sekalipun menurut Kyaw Zwa tidaklah seserius yang diberitakan. Kampanye ‘Free Rohingya’ masih berjalan di internet sampai sekarang, dimotori kalangan intelektual Muslim di luar negeri.
Meski etnis lain juga menuntut merdeka seperti Kristen Karen dan Chin, perlakuan terhadap Muslim Rohingya adalah yang paling mengenaskan. “Tuntutan rakyat Rohingya sebenarnya sekedar mencari hak hidup layak dan keterwakilan yang memadai secara politik dan etnis,” kata Zwa.
Kondisi abnormal di Myanmar mulai serius sejak Jenderal Ne Win berkuasa pada 1962. Padahal kaum Muslimin termasuk kelompok yang berjuang merebut kemerdekaan. Beberapa tokoh Muslim juga dikenal sebagai pahlawan, seperti Abdul Razak (U Razak) yang aktif sejak mahasiswa. U Razak yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada kabinet persiapan kemerdekaan ini merupakan salah seorang dari beberapa tokoh yang ditembak mati oleh perusuh. Peristiwa itu selanjutnya diperingati setiap tahun sebagai hari Pahlawan.
Kini merupakan saat sulit bagi umat Islam untuk bersikap. Junta militer masih sangat kuat, meski menghadapi tekanan internasional. National League for Democracy (LND) yang memenangkan 392 dan 485 kursi parlemen pada pemilu 1990 pun hingga kini tidak dapat berkuasa, bahkan parlemennya belum pernah bersidang, dan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi masih ditahan.
Democratic Voice of Burma (DVB) melaporkan, pasca gelombang demonstrasi, 100-an aktivis Muslim ditangkap, sebagian besar tidak jelas nasibnya. Tujuh orang di antaranya yang diberitakan memberikan minum kepada para biksu dan tertayang melalui video clip dipukuli tentara secara brutal.
DVB juga melaporkan kalangan Muslim yang menyumbangkan hand phone untuk komunikasi para demonstran, dan beberapa pemilik mobil yang menghalangi laju truk-truk tentara.
Minoritas vs Mayoritas
Protes terhadap junta mungkin dapat meningkatkan hubungan baik kalangan Muslim dengan Buddhist, namun masih meragukan untuk jangka yang lebih lama. Masalahnya, pada kenyataannya selama ini Muslim Myanmar bukan hanya berhadapan dengan rezim otoriter, tapi juga tekanan dari lingkungannya yang dimotori bara biarawan.
HRW mencatat, pasca terjadinya perstiwa 911, menyusul kabar dibakarnya sebuah pagoda di Afghanistan, terjadi penjarahan terhadap rumah-rumah, toko-toko, dan masjid-masjid milik umat Islam di kota Pegu, Taunggyi, dan Sittwe. Amuk massa itu biasa disebut kala Burma adigayone yang berarti pertikaian Muslim-Buddhist, yang tercatat telah 5 kali terjadi sejak 2001.
BMA dalam laporannya di hadapan Parlemen Inggris (2007) menyampaikan hancurnya lebih 1.000 rumah kaum Muslimin, dan robohnya 30 masjid di berbagai lokasi akibat kekerasan massal.
Dalam kontak email dengan Hidayatullah.com, U Kyaw Zwa pernah menyatakan, hubungan yang tidak harmonis itu sengaja dipelihara oleh militer dan digunakan sebagai kambing hitam atas berbagai persoalan yang sebenarnya dilakukan oleh militer sendiri.
“Kami sungguh percaya bahwa perlawanan anti-junta ini dapat menurunkan tingkat permusuhan Muslim-Buddhist,” tulis Zwa yang memilih tinggal di London, Inggris.
Sentimen anti-Islam juga didorong terus bertambahnya jumlah Muslim melalui perkawinan, yang biasanya didahului pengislaman calon pengantin.
Perkawinan antar suku adalah hal biasa di Myanmar, termasuk dengan suku keturunan Cina. Tapi seseorang yang menikah dengan Muslim seakan kehilangan identitas suku karena Muslim di Myanmar tidak diwakili suatu suku pun.
Sebagaimana diketahui, Myanmar dibentuk oleh 7 negara bagian yang mewakili etnis, ditambah 7 kota, sehingga pada benderanya tercantum 14 bintang. Di semua suku itu terdapat Muslim dan pada sebagian terdapat Kristen.
Bagaimana nasib kaum Muslim setelah peristiwa kelabu Senin (11/6/2012) di ibukota Sittwe ini? Belum bisa diramalkan.
Hanya saja, melalui grup media ini, Zwa pernah menitipkan harapan agar persoalan diskriminasi Muslim di Myanmar yang terus diangkat agar menjadi perhatian Muslim Indonesia.*/BM Wibowo
Red: Cholis Akbar
