Ditengah kontroversi pembantaian yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, bantuan terhadap Myanmar sepertinya akan terus bergulir. Lewat dalih reformasi, bantuan-bantuan itu akan tetap mengalir ke Myanmar, seperti yang akan dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama kurang lebih satu tahun terakhir, Myanmar memang mengalami kemajuan pesat dalam melakukan perubahan politik di dalam negerinya. Di bawah kepemimpinan Presiden Thein Sein, tidak ada lagi junta militer yang berkuasa di pemerintahan. Meskipun mereka yang menduduki pemerintahan saat ini sebagian besar adalah mantan anggota junta militer.
Perubahan yang mencolok dan membuat dunia internasional membuka isolasi mereka terhadap Myanmar adalah pemilu parlemen yang berlangsung April lalu. Ketika pemilu, tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi turut serta di dalamnya. Demikiaan diberitakan Reuters, Sabtu (4/8/2012).
Pembebasan beberapa tahanan politik juga menjadi tolak ukur bagi dunia Barat mulai membuka hubungannya kembali dengan Myanmar. Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa (UE) bahkan berlomba-lomba untuk mendekati Myanmar dan mencari peluang investasi di negara tersebut.
Bank Dunia adalah salah satu pihak yang berencana untuk mempersiapkan pembukaan bantuan baru kepada Myanmar. Bantuan ini sebelumnya sempat berhenti selama 25 tahun. Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Pamela Cox mengumumkan, pihaknya akan mengucurkan dana sebesar USD400 juta untuk bantuan pengembangan.
Cox yang turut disertai International Finance Corporation, akan melakukan pertemuan dengan Presiden Thein Sein dan Aung San Suu Kyi pada pekan ini. Pertemuan ini merupakan yang pertama kalinya pejabat senior Bank Dunia mengunjungi Myanmar semejak perubahan politik berlansung.
Ironisnya, reformasi yang diagungkan oleh Myanmar menutupi tragedi pembantaian yang dialami oleh etnis Rohingya di wilayah Rakhine, oleh etnis Rakhine. Diskriminasi yang disertai pembantaian ternyata sudah terjadi cukup lama di negeri tersebut. Tetapi dunia Barat seperti menutup mata atas laporan tragedi itu.
Terbukti dengan kecaman dari Human Rights Watch (HRW) yang menilai dunia internasional hanya berdiam diri melihat kejadian itu. HRW sebelumnya mengeluarkan laporan bahwa pasukan Myanmar memang melakukan penembakan dan pemerkosaan terhadap warga etnis Rohingya. Tetapi tuduhan ini dibantah langsung oleh Pemerintah Myanmar yang tidak mengakui kejadian tersebut.
Selama ini etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah dan rakyat Myanmar. Mereka terus dihadapkan pada diskriminasi, pahadal mereka sudah tinggal di wilayahnya selama ratusan tahun. Presiden Thein Sein bahkan tidak mau mengakui etnis Rohingya sebagai warganya dan memilih melakukan deportasi sebagai solusi penanganan etnis Rohingya
